HUT ke-21 Partai Demokrat, AHY Sampaikan Pidato Kebangsaan

Cirebon,- Pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato kebangsaan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Partai Demokrat pada 14 September 2022.

Dalam pidatonya, AHY menyampaikan berbagai permasalahan bangsa yang menjadi sorotannya dan Partai Demokrat saat ini. Selain itu, ada banyak keluhan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat yang ditemuinya.

Dalam pidato kebangsaannya, AHY menyampaikan bahwa bebas ekonomi saat ini semakin sulit. Hal ini, menurut AHY, disebabkan daya beli masyarakat yang masih rendah, karena imbas dari Pandemi COVID-19 selam dua tahun terkahir.

AHY mengaku, saat melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia, dirinya banyak sekali mendapatkan keluhan dan aspirasi dari rakyat yang ditemuiinya.

“Banyak sekali suara-suara rakyat yang disampaikan langsung kepada saya. Dalam tiga tahun terakhir ini, saya aktif berkeliling Nusantara, menyambangi desa-desa, kecamatan, kota dan Kabupaten,” kata AHY.

“Seperti di Jepara, Jawa Tengah, saya dihampiri oleh ibu–ibu. Ibu Daimah, 52 tahun seorang Ibu rumah tangga yang mengadu soal tingginya harga-harga,” tambahnya.

BACA YUK:  Dompet Dhuafa Gulirkan Humanesia, Ajak Musisi Hingga Selebritas Bersama Sound Of Humanity

Kondisi ini, kata AHY, diperparah dengan kenaikan harga BBM oleh pemerintah pada pekan lalu. Konsekuensinya, daya beli menurun, harga kebutuhan pokok naik, otomatis inflasi ikut naik. Banyak masyarakat kesulitan membeli kebutuhan pokok akibat hal tersebut.

“Bayangkan bagaimana Ibu Daimah dan 115 juta masyarakat rentan miskin, menghadapi masalah ini. Yang pasti, jutaan kepala saat ini sedang bertafakur. Mengadu kepada Tuhannya. Bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Sementara itu, untuk mendapatkan penghasilan tidak mudah. Bahkan, banyak mahasiswa yang khawatir, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kekhawatiran yang juga sedang dirasakan, oleh 8,4 juta, pengangguran
di Indonesia,” ungkapnya.

AHY mengatakan, Demokrat mengerti, ada persoalan dengan kesehatan APBN, dan ruang fiskal negara. Oleh sebab itu, pemerintah memandang perlu, untuk mengurangi subsidi BBM. Namun, di sisi lain, Demokrat juga sangat mengerti, kondisi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, yang tengah menghadapi tekanan berat.

“Sesungguhnya, ada banyak cara, untuk menyelamatkan fiskal, selain menaikkan harga BBM. Misalnya, dengan melakukan realokasi anggaran, penentuan prioritas, termasuk, penundaan sejumlah proyek nasional, yang tidak sangat mendesak. Sekarang, kenyataannya, harga BBM, sudah dinaikkan,” tuturnya.

BACA YUK:  Entaskan Desa Tertinggal, Gubernur Ridwan Kamil Diganjar Penghargaan

Untuk itu, Demokrat menawarkan dua solusi. Pertama, bantuan kepada rakyat, yang ekonominya lemah, atau BLT. Jumlah uangnya harus cukup, tepat sasaran, dan harus bebas dari politik. BLT merupakan produk kebijakan Presiden SBY, yang dulu ditentang oleh sebagian kalangan, justru sekarang ditiru dan terbukti menjadi penyangga utama, daya beli masyarakat.

“Menaikkan harga BBM, juga harus tepat. Jika harga minyak mentah dunia menurun, turunkan kembali harga BBM kita. Jangan sebaliknya, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM justru dinaikkan,” katanya.

Menyangkut pembangunan Ibu Kota Negara yang baru, sebuah megaproyek, Demokrat ingin menyampaikan pendapat. Demokrat setuju, untuk pembangunan pusat pemerintahan baru. Mengingat, kondisi kota Jakarta, sudah tidak ideal lagi.

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur, juga dimungkinkan. Catatan Demokrat adalah, IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan, dan dipersiapkan dengan baik. Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya. Pemerintah harus memikirkan, “timing”, dan jangka waktu pembangunannya.

BACA YUK:  Usai Dilantik, DPC Demokrat Kota Cirebon Siap Laksanakan Amanat Ketum AHY Menangkan Pemilu 2024

“Di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup, dan timing-nya dipilih, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara,” jelas AHY.

Begitu juga, pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Belakangan ini, telah diputuskan, adanya alokasi penyertaan modal negara, dari APBN. Triliunan rupiah. Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji, tidak mengambil satu sen pun, dari APBN. Nilai proyeknya pun, semakin membengkak, dari skema perhitungan awal.

“Demokrat menyarankan agar dalam membangun megaproyek, perencanaan harus matang sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan, yang bisa sangat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri,” ujarnya.

Indonesia tentu, tidak boleh terus menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana, jika mega proyek itu didanai dari utang. Utang ini, justru akan menambah beban fiskal kita. Apalagi, kita tengah menghadapi krisis, dan tekanan ekonomi yang berat.

“Menunda pembangunan proyek nasional strategis, bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik daripada memaksakannya. Jika proyek-proyek ini dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi rakyat,” tutur dia. (HSY)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *