Sabtu, 7 Desember 2019

FSPMI Cirebon Tolak UMK Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Rp 1.87Juta

Populer

Percepat Pengembangan Dunia Digital, Cirebon Technopreneurship Hadir di Unwir Indramayu

Indramayu,- Cirebon Technopreneurship Goes to Campus se-Wilayah III Cirebon kembali digelar. Kali ini, giliran Universitas Wiralodra (Unwir) Indramayu menjadi...

Tengkorak Manusia Ratusan Tahun Ditemukan di Indramayu

Indramayu - Sesosok tengkorak kepala manusia ditemukan tak jauh dari area makam Raden Wirapati (Wiralodra II) atau Bupati Kedua...

Warga Harjamukti Kota Cirebon Bawa Pulang Mobil di HUT Grage Mall ke-23

Cirebon,- Memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-23 Grage Mall Cirebon, Grage Group menggelar berbagai rangkaian acara. Kegiatan diawali dengan kegiatan...

Ulang Tahun ke-13, Grage Hotel Cirebon Ganti Nama dan Logo

Cirebon,-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-13, Grage Hotel Cirebon menggelar acara syukuran yang berlangsung di area Lily...

Biznet Hadirkan Layanan NEO Web Space

Jakarta, Indonesia, 27 November 2019 – Sebagai bentuk dukungan bagi perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia, Biznet...

Cirebon, 9 Nopember 2017,- UMK di Kabupaten Cirebon naik 8,71% yang sebelumnya pada tahun 2017 sekitar Rp1.723.578, dan tahun 2018 nanti akan naik menjadi Rp1.870.3700. Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Abdullah Subandi, seperti dikutip Radar Cirebon.

Namun hal tersebut ditolak oleh FSPMI Cirebon melalui Moh. Machbub, Sekretaris KC FSPMI Cirebon melalui rilis yang diterima About Cirebon.

Menurutnya, sidang pleno yang diselenggarakan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon dalam rangka penetapan upah minimum tahun 2018 dinilai tidak berkeadilan dan membungkam kebebasan berpendapat. Pasalnya ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon yang sekaligus Kadisnakertrans Kabupaten Cirebon tidak mendengar dan mengakomodir pendapat Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja.

Unsur serikat pekerja minta agar pendapatnya tentang penolakan penetepan Upah Minimum Kabupaten umk Cirebon tahun 2018 tidak menggunakan PP Nomor 78 tahun 2015 dan terlebih dahulu melakukan survey KHL serta usulan besaran UMK versi serikat buruh dapat dituangkan dalam berita acara sidang pleno.

Loading...

“ Keputusan pimpinan sidang yang diambil dalam sidang Pleno Pengupahan adalah keputusan yang tamak, otoriter, serakah dan anti demokratis,” tuturnya.

Moh. Machbub, menambahkan, saya tantang Kepala Disnakertrans Kab. Cirebon dan Sekaligus Ketua Apindo Kab. Cirebon untuk debat terbuka tentang Pengupahan/Upah Layak. Tujuan debat terbuka ini adalah agar pekerja/buruh Kabupaten Cirebon mengetahui berapa upah layak sebenarnya dengan banyaknya kenaikan bahan pokok, BBM, pencabutan subsidi listrik dan lain-lain.

Alasan kami menuntut upah layak adalah agar daya beli buruh dan rakyat meningkat. Ketika daya beli naik, akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

“ Buruh meminta agar upah minimum 2018 naik sebesar 650 ribu atau setara setara dengan 50 dollar atau sesuai dengan survey KHL,” pungkasnya. (AC400)

 

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Tumbuhkan Rasa Nasionalisme, Komunitas Sobat Anak dan Inspiration House Cirebon Gelar Nonton Bareng Film Susi Susanti Love All

Cirebon,- Komunitas Sobat Nusantara bekerja sama dengan Inspiration House menggelar nonton bareng film Susi Susanti Love All yang berlangsung...

Jadi Sarana Edukasi, Pangkalan TNI AL Cirebon Gelar Pameran Alutsista

Cirebon,- Pangkalan TNI Angkatan Laut (AL) Cirebon menggelar Pameran Alutsista selama dua hari 7-8 Desember 2019, yang berlangsung di Grage City Mall, Jalan Jend....

Meningkatkan Kualitas Layanan, Dengan LinkAja Pedagang Pasar Gunung Sari Dapat Membayar Retribusi Secara Non Tunai

Cirebon,- Setelah sebelumnya mengimplementasikan digitalisasi retribusi di pasar tradisional pada berbagai daerah di Indonesia, kini LinkAja kembali mewujudkan komitmennya dalam digitalisasi transaksi dengan meluncurkan...

Cirebon Sebagai Pilot Project Sistem E-Retribusi Pakai QRIS

Cirebon,- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon bekerja sama dengan Bank BJB dan Link Aja meluncurkan sistem pembayaran E-Retribusi di Pasar Tradisional Kota...

Angka Cerai Tinggi, Kemenag Cirebon Dorong Sertifikasi Pernikahan

Cirebon - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Cirebon meminta masyarakat untuk menanggapi wacana kebijakan sertifikasi pernikahan bagi calon pengantin tidak untuk menghambat pernikahan apalagi...

More Articles Like This