Rabu, 16 Juni 2021

FSPMI Cirebon Tolak UMK Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Rp 1.87Juta

Populer

Pendaftaran Kartu Kuning di Kota Cirebon Kini Gunakan Aplikasi⁣

Cirebon,- Mulai Juni 2021, Kota Cirebon mulai menerapkan sistem online dalam pendaftaran kartu kuning bagi para pencari kerja. Pendaftaran...

RS Sumber Waras Cirebon, UniMedika Hospitals Group Saat ini telah Miliki CT Scan Generasi Terbaru⁣

⁣Cirebon,- Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon, UniMedika Hospitals Group terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan...

BNN Kota Cirebon Ringkus Dua Pria Kembar Edarkan Obat-obatan

Cirebon,- Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cirebon menangkap pria kembar warga Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon penjual obat sediaan farmasi...

Metland Hotel Cirebon Hadirkan Warung Kopi 61, ini Menunya ⁣

Cirebon,- Metland Hotel Cireboh by Horison yang berlokasi di Jalan Siliwangi No. 61 Kota Cirebon menghadirkan Warung Kopi 61....

Layanan Rapid Test Antigen di Stasiun Cirebon Kejaksan Hingga Pukul 21.00 WIB

Cirebon,- Mulai bulan Juni 2021, layanan rapid test antigen di Stasiun Cirebon Kejaksan hingga pukul 21.00 WIB. Sebelumnya, jam...

Cirebon, 9 Nopember 2017,- UMK di Kabupaten Cirebon naik 8,71% yang sebelumnya pada tahun 2017 sekitar Rp1.723.578, dan tahun 2018 nanti akan naik menjadi Rp1.870.3700. Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Abdullah Subandi, seperti dikutip Radar Cirebon.

Namun hal tersebut ditolak oleh FSPMI Cirebon melalui Moh. Machbub, Sekretaris KC FSPMI Cirebon melalui rilis yang diterima About Cirebon.

Menurutnya, sidang pleno yang diselenggarakan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon dalam rangka penetapan upah minimum tahun 2018 dinilai tidak berkeadilan dan membungkam kebebasan berpendapat. Pasalnya ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon yang sekaligus Kadisnakertrans Kabupaten Cirebon tidak mendengar dan mengakomodir pendapat Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja.

Loading...
BACA YUK:  Pulihkan Ekonomi Nasional, OJK Dorong Potensi Ekonomi Baru

Unsur serikat pekerja minta agar pendapatnya tentang penolakan penetepan Upah Minimum Kabupaten umk Cirebon tahun 2018 tidak menggunakan PP Nomor 78 tahun 2015 dan terlebih dahulu melakukan survey KHL serta usulan besaran UMK versi serikat buruh dapat dituangkan dalam berita acara sidang pleno.

“ Keputusan pimpinan sidang yang diambil dalam sidang Pleno Pengupahan adalah keputusan yang tamak, otoriter, serakah dan anti demokratis,” tuturnya.

Moh. Machbub, menambahkan, saya tantang Kepala Disnakertrans Kab. Cirebon dan Sekaligus Ketua Apindo Kab. Cirebon untuk debat terbuka tentang Pengupahan/Upah Layak. Tujuan debat terbuka ini adalah agar pekerja/buruh Kabupaten Cirebon mengetahui berapa upah layak sebenarnya dengan banyaknya kenaikan bahan pokok, BBM, pencabutan subsidi listrik dan lain-lain.

Alasan kami menuntut upah layak adalah agar daya beli buruh dan rakyat meningkat. Ketika daya beli naik, akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

“ Buruh meminta agar upah minimum 2018 naik sebesar 650 ribu atau setara setara dengan 50 dollar atau sesuai dengan survey KHL,” pungkasnya. (AC400)

BACA YUK:  Resmi, Telkomsel Jadi Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan 5G pertama di Indonesia

 

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Pemda Kota Cirebon dan Pemkab Cirebon akan Koordinasi terkait PPKM Mikro

Cirebon,- Terkait kondisi penyebaran Covid-19, Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk menarik 'rem darurat'. Hal tersebut sesuai dengan arahan Gubernur...

Hadirkan Konsep Berbeda, WKM Kuningan Tawarkan Makan di Tengah Kebun

Kuningan,- Berbeda dengan Warung Kopi Maning (WKM) Cirebon yang menawarkan konsep makan di tengah sawah, WKM Kuningan yang berlokasi di Jalan Ir. Soekarno Hatta,...

Kodim 0620/Kabupaten Cirebon Gelar TMMD Imbangan di Desa Dompyong Kulon

Cirebon,- Kodim 0620/Kabupaten Cirebon melaksanakan TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa) Imbangan di Desa Dompyong Kulon Kecamatan Gebang, Selasa (25/6/2021). Pelaksanaan TMMD Imbangan ini dilaksanakan selama...

Komisi I DPRD Kota Cirebon Dukung BRT Beroperasi di Wilayah Ciayumajakuning

Cirebon,- Komisi I DPRD mendorong pengembangan operasional Bus Rapid Transit (BRT). DPRD menginginkan BRT bisa melayani masyarakat wilayah III Cirebon. Ketua Komisi I DPRD Kota...

More Articles Like This