Minggu, 23 Januari 2022

Evaluasi Pelayanan Kesehatan, Komisi III DPRD Kota Cirebon Minta Komitmen Pemkot Pertahankan UHC

Populer

Bakso Rusuk Joss Sajikan Menu Fenomenal dan Tempat yang Nyaman

Cirebon,- Kamu pecinta bakso? Jangan ngaku pecinta bakso kalau kamu belum coba bakso yang unik, viral dan fenomenal ini,...

Deteksi Dini Semakin Krusial Cegah Progresivitas Glaukoma, Faktor Anatomis Turut Berpengaruh Memicu Glaukoma Primer Sudut Tertutup Kronis

Jakarta,– Nyaris tak memiliki gejala pada tahap awal, glaukoma berpotensi memberi impak yang lebih fatal: kebutaan permanen. Peningkatan tekanan...

Tiga Prodi Memulai Kegiatan Perkuliahan di Kampus ITB Cirebon

Cirebon,-:Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), telah memulai program multikampus sebagai wujud pengembangan institusi...

Wah, Penyerahan Perdana All New BR-V di Honda Mulya Putra Cirebon

Cirebon, - Honda Mulya Putra Cirebon yang berlokasi di Jalan Brigjen Darsono, Bypass Cirebon untuk pertama kalinya menyerahkan secara...

Kendalikan Harga, Mulai Hari ini Operasi Pasar Murah di Kota Cirebon Berlangsung Selama Tiga Hari

Cirebon,- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Cirebon menggelar operasi pasar murah selama tiga hari 18 - 20 Januari...

Cirebon,- Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat evaluasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan instansi terkait lainnya di ruang rapat Serbaguna gedung DPRD, Rabu (10/11/2021).

Komisi III mendorong agara Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon bersama BPJS Kesehatan Cirebon menyelesaikan persoalan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat.

Hal itu menyusul adanya aturan terbaru yang diterbitkan Kementerian Sosial (Kemensos), yakni Surat Keputusan (SK) Mensos Nomor 79/2021 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta PBI Jaminan Kesehatan. Selain itu ada pula Permensos Nomor 111/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

Loading...

“Yang jadi persoalan adalah karena adanya aturan itu sebanyak 5.651 orang, dan 4.073 orang yang tercatat sebagai PBI JKN melalui APBN kepesertaannya dinonaktifkan. Sehingga ini bisa mengganggu Universal Health Coverage (UHC), UHC kita jadi berkurang,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB usai rapat.

BACA YUK:  Deteksi Dini Semakin Krusial Cegah Progresivitas Glaukoma, Faktor Anatomis Turut Berpengaruh Memicu Glaukoma Primer Sudut Tertutup Kronis

Tresnawaty mengatakan, penonaktifan kepesertaan BPJS kelas III bagi PBI JKN itu dilakukan secara bertahap. Ia khawatir dengan adanya penonaktifan hampir 10 ribu masyarakat Kota Cirebon itu.

“Kita sedang meminta dinas terkait untuk memperbaiki atau memperbarui datanya. Agar tetap aktif. Karena ini mereka ini penerima JKN APBN, jadi kita minta kerja keras Dinsos dan Disdukcapil untuk memverifikasi kembali,” tuturnya.

Lebih lanjut, anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, penonaktifan kepesertaan itu dilakukan lantaran sudah tak layak untuk mendapatkan bantuan iuran.

“Kita mendorong agar Kota Cirebon bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya,” kata Tresnawaty.

Di sisi lain, Tresnawaty juga menerangkan tentang proses pengajuan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk mencapai target UHC 100 persen. Dari 42 ribu masyarakat yang diajukan agar menjadi peserta BPJS melalui APBD, hanya 6.321 yang masih proses verifikasi.

BACA YUK:  Polresta Cirebon Berkomitmen Menindak Tegas Geng Motor yang Meresahkan Masyarakat

“Sebanyak 6.321 orang itu ada yang pindah ke luar kota, pengajuan ganda, dan lainnya. Ini masih berproses,” tambahnya.

Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Cicip Awaludin SH. Ia meminta komitmen Dinkes, Dinsos, Disdukcapil Kota Cirebon, dan BPJS Kesehatan Kota Cirebon untuk mencapai target UHC 100 persen. Cicip mengaku menemukan banyak kendala.

“Banyak keluhan dari masyarakat. Ini harus ada solusi. Apalagi ini ada SK Mensos dan Permensos. Dinsos harus bisa mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS, bagi mereka yang dinonaktifkan,” kata Cicip.

Cicip juga mengaku menemukan kendala terkait aktivasi KTP yang mendaftar kepesertaan BPJS Kesehatan. Anggota fraksi PDI Perjuangan itu meminta agar Disdukcapil bisa menyelesaikan masalah tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Cirebon, dr H Edy Sugiarto MKes mengakui adanya SK Mensos Nomor 79/2021 berdampak pada capaian UHC 100 persen. Selain itu, Edy juga mengaku masih menemukan data yang kurang valid, seperti penduduk yang sudah pindah ke luar kota, tapi tetap tercatat sebagai warga Kota Cirebon.

BACA YUK:  Vaksinasi Booster di Kota Cirebon Masih Menunggu Regulasi dari Pemerintah Pusat

“Ada juga yang NIK belum terkoneksi dengan sistem NIK online. Kita akan tetap mempertahankan ketercapaian UHC dengan memantau secara terus-menerus,” kata Edy. (AC212)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Ramaikan Wisata Kuliner, Kedai 1818 Buka Cabang Baru di Sinapeul Majalengka

Cirebon,- Setelah sukses membuka cabang di berbagai daerah, Crab 1818 kini membuka kembali di Majalengka, Sabtu (22/1/2022). Lokasinya berada...

Kerja Sama dengan Kodim 0620/Cirebon, Aston Cirebon Jalani Vaksin Booster COVID-19

Cirebon,- Aston Cirebon Hotel & Convention Center menggelar vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster untuk seluruh karyawan, Sabtu (22/1/2022). Kegiatan yang bekerja sama dengan...

PT Pegadaian Area Cirebon Serahkan Bantuan Mobil Box untuk Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Cirebon

Cirebon,- PT Pegadaian Area Cirebon Kantor Wilayah X Bandung menyerahkan bantuan mobil box kepada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Cirebon. Penyerahan secara simbolis dilakukan di Kantor...

Kolaborasi PWI, PMI dan At-Taqwa Center dalam Kegiatan Donor Darah

Cirebon, - Dalam rangka kolaborasi menyambut Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cirebon bekerja sama dengan Attaqwa Centre Cirebon dan...

More Articles Like This