Edukasi Perlindungan Konsumen, BPKN Republik Indonesia Gelar Sosialisasi

Cirebon,- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Edukasi Perlindungan Konsumen di Era Digital, yang berlangsung di Nasi Jamblang Hj. Lili, Jalan Kabupaten, Kota Cirebon, Selasa (17/12/2019).

Arief Safari, selaku Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada komunitas yang ada di wilayah Kota Cirebon terkait perlindungan konsumen.

“Sekarang ini melihat bahwa, hasil survei yang dilakukan oleh Kemendag masalah Indek Keberdayaan Konsumen dari tujuh dimensi yang diukur nilanya adalah 41,7. Hasi ini meningkat dari tahun 2018 yang lalu,” ujarnya kepada About Cirebon.

BACA YUK:  Info Event : Popilar With For Revenge & Ravi Andika

Lanjut Arief, pada tahun 2018 yang lalu nilainya 41 dan tahun menjadi 41,7. Namun dari tujuh dimensi yang diukur masih ada dua dimensi yang rendah, pertama yaitu mengenai pemahaman hak dan kewajiban konsumen dan juga pemahaman terhadap kelembangaan PK.

“Jadi konsumen tidak paham, kalau mau mengadu harus mengadu kemana. Kemudian hak-hak yang dilanggar apa saja merek tidak paham. Itu nilanya 23, dan rendah dari pada 41,7,” terangnya.

Kemudian dimensi yang kedua yang rendah, lanjut Arief, yaitu prilaku masalah pengaduan. Secara budaya, konsumen di Indonesia menerima saja, saat ada haknya dilanggar membiarkan saja.

BACA YUK:  Manulife Indonesia Berikan Bantuan Beasiswa kepada Para Pelajar Berkebutuhan Khusus melalui Universitas Terbuka

“Karena konsumen tidak mau ribet dan tidak mau ribut, padahal tanpa melakukan pengaduan pelaku usaha tidak tau sebetulnya apa yang mereka keluhkan. Sehingga, mereka tidak memberikan satu perbaikan kedepannya,” bebernya.

“Jadi sosialisasi dan edukasi ini penting, konsumen harus berani mengadu. Oleh karena itu kami menyampaikan apa saja hak dan kewajiban konsumen,” imbuhnya.

Pada tahun 2019, kata Arief, pengaduan di BPKN meningkat,  pada tahun 2018 580 pengaduan dan tahun ini sampai 1.510 pengaduan, dan 80 persennya adalah terkait masalah perumahan.

BACA YUK:  Kapolda NTB, YTBN, dan Bupati Lombok Barat Resmikan Fasilitas Air Bersih Untuk Masyarakat Dusun Aik Mual

“Dari 80 persen pengaduan ini kasus yang terjadi karena ketidakjelasan mengenai akte jual beli maupun sertifikat,” ungkapnya.

Pihaknya berharap dengan melakukan sosialisasi dan edukasi ini, maka konsumen paham akan hak dan kewajibanya. Sehingga apabila hak-haknya dilanggar, mereka berani untuk mengadukan hal tersebut.

“Pengaduan ini bisa dilakukan melalui online atau bisa melalui WA 08153 153 153, atau kalau berpekara bisa salurkan kepada Badan Lembaga Sengketa Konsumen yang ada di Kabupaten/Kota,” tutupnya. (AC212)

(Dilihat: 7 pengunjung)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.