Dapat Aduan Masyarakat Terkait Penyaluran BLT, Anggota Komisi VIII DPR RI Langsung Sidak
Cirebon,- Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina bersama Kementerian Sosial dan Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar melakukan inspeksi mendadak (sidak) penyaluran BLT BBM, Bansos Sembako, dan PKH (Program Keluarga Harapan) di Kantor Pos Kota Cirebon, Jalan Yos Sudarso, Senin (28/11/2022).
Sidak tersebut dilakukan, karena pihaknya menerima aduan masyarakat terkait adanya pungutan liar (pungli) dan data penerima yang tidak singkron di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon.
“Ada beberapa tema yang harus kita selesaikan, bahawa temuan-temuan ini menjadi bahan evaluasi saya di DPR. Karena memang masukan-masukan masyarakat ini harus menjadi perbaikan dari pelayanan Kementerian Sosial maupun kami selaku wakil rakyat, penegak hukum dan PT Pos yang sudah diamanahan untuk menyalurkan bantuan ini tepat sasaran,” ujar Selly saat ditemui About Cirebon di sela-sela monitoring di Kantor Pos Besar Cirebon.
Menurut Selly, ada dua kategori temuan dalam penyaluran BLT BBM, Bansos Sembako dan PKH. Pertama, kata Selly, masih adanya Pungli dari oknum-oknum dibawah, baik pungli terhadap penerima bantuan dari mulai Rp. 20 ribu sampai Rp. 100 ribu. Bahkan, dibeberapa Kecamatan ada juga penerima bantuan diarahkan harus membeli di warung yang sudah ditentukan.
“Yang paling menarik sebetulnya masih ada ketidak singkronan data antara data dari undangan yang diberikan kepada para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan barcode yang harusnya mereka terima, terutama di Kecamatan Mundu,” kata Selly.
Hal tersebut, menurut Selly, sudah berlangsung selama tiga hari dan tentunya menjadi catatan yang ada di DPR untuk segera memperbaiki apa yang sudah berlangsung. Tentunya, kata Selly, pihaknya tidak akan gegabah, karena ini menjadi ranah kewenangan aparat penegak hukum.
“Tugas saya sebagai anggota DPR RI adalah bagaimana bantuan tadi harus masuk tepat kepada penerima, karena selama tiga hari penyaluran di Kecamatan Mundu banyak KPM yang harusnya menerima sesuai dengan barcode, ternyata mereka menerima tidak sesuai dengan barcode,” jelasnya.
“Kemudian, banyak oknum-oknum dari lembaga tertentu yang mencoba menghalang-halangi petugas dari Kemensos, terutama dari pendamping PKH, TKSK yang akan mendampingi KPM untuk bisa menerima bantuan sebagaimana yang mereka terima. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami.” sambungnya.
Masyarakat, kata Selly, bisa menyampaikan keluhannya melalui call center yang sudah disediakan oleh Kementerian Sosial bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, bila terjadi pungli, adanya intimidasi atau pemaksaan penggunaan uang untuk hal-hal yang tidak diinginkan.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Dayasos Kementerian Sosial RI, Benny Sujanto menambahkan atas kejadian-kejadian yang muncul dibeberapa titik, pihaknya langsung melakukan mitigasi dan langsung diselesaikan.
“Kami tidak menyalahkan siapapun, tetapi kita lebih kepada pemenuhan hak KPM kepada penerima bantuan sosial triwulan IV tahun 2022 tersampaikan. Peran pengawasan menjadi tugas kita semua, dari Dinas sosial, kepolisian, dan aparat-apar terkait untuk bagaiaman penyaluran ini bisa tersalurkan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah,” ujarnya.
Bila ada persoalan-persoalan yang merugikan pihak masyarakat, kata Benny, bisa membuat laporan ke call center 4171 secara objektif dan tidak subjektif untuk menyalahkan salah satu pihak. Sehingga, mitigasi pemecahan masalahnya bisa dilakukan secara baik. (HSY)
