Cegah Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Gelar Rapat Koordinasi dengan Parpol

Cirebon,- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon menggelar rapat koordinasi pencegahan sengketa Pemilihan Umum tahun 2024, Rabu (5/6/2024).

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon itu dihadiri seluruh perwakilan partai politik.

Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah mengatakan Pemilih Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang, pihaknya akan mulai memasuki tahapan-tahapan krusial. Salah satu yang sudah dipersiapkan yakni melantik pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan.

Selain itu, menurut Devi, dalam proses penyelenggaraan pemilu itu, penyelenggara pemilu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada unsur yang penting untuk berpartisipasi dalam rangka pencegahan terhadap sengketa, yaitu partai politik.

BACA YUK:  8 Kelompok Tani di Kota Cirebon Terima Bantuan Pompa Air dari Kementerian Pertanian

“Setiap tahapannya, partai politik menjadi bagian dari pengawas partisipatif, sehingga sebagai bagian dari masyarakat bisa berpartisipasi. Bahkan juga harus turut berpartisipasi aktif untuk menyukseskan pemilihan,” ujar Devi.

“Terkait dengan sengketa, tadi ditekankan bahwa proses sengketa itu terkait dengan prosedur. Dimana, sebetulnya kalau misalkan peserta pemilu mendapatkan informasi yang utuh, sosialisasi yang utuh dari KPU maka dipastikan tidak akan terjadi sengketa,” tambahnya.

Untuk itu, Devi meminta kepada partai politik untuk bersinergi dengan KPU agar mendapatkan hak-hak informasi yang utuh dari semua tahapan sampai di hari H. Karena menurut Devi, sengketa bisa masuk ke ruang pencalonan, kampanye, bahkan pada penetapan calon.

BACA YUK:  The Leader Harapkan Kota Cirebon Dipimpin Ulama - Umaro

“Di ruang-ruang potensi sengketa itu paling tidak, peserta pemilu harus berperan aktif. Baik sebagai masyarakat, peserta pemilunya dalam hal ini, apa yang bisa didapatkan secara utuh informasi-informasi terkait tahapan ini, norma-normanya harus berkoordinasi utuh dengan penyelenggara pemilu,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri menyatakan Bawaslu Kota Cirebon siap mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 mendatang.

Beberapa kesiapan, menurut Fajri, sudah dilakukan seperti membentuk pengawas tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan.

BACA YUK:  Warga Keluhkan Tarif PBB Naik Signifikan, Banggar DPRD Kota Cirebon dan TAPD Akan Tinjau Ulang

“Itu menunjukan secara SDM jajaran pengawas, Bawaslu Kota Cirebon sudah sangat siap,” tegas Fajri.

Pihaknya juga mengimbau kepada peserta pemilu, agar tim kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menempatkan saksi di TPS maupun tahapan rekapitulasi kecamatan, harus benar-benar yang memiliki pemahaman regulasi kepemiluan.

“Jadi jangan hanya menempatkan seseorang menjadi saksi di TPS itu hanya untuk agar ada orang saja. Tetapi kami mengimbau agar saksi ini benar-benar memahami secara regulasi, mekanisme, sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang dianggap sesuai aturan, prosedur atau terjadi selisih perolehan, apa yang mereka lakukan itu mereka pahami,” tegasnya. (HSY)

Bagikan:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *