Bupati – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Tekan kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2021

Cirebon,- Bupati Cirebon Imron Rosyadi dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Mohamad Lutfi tandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.

Penandatanganan tersebut dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jumat (24/9/2021).

Bupati Cirebon mengatakan, penandatangan tersebut merupakan tahapan berikutnya setelah penyampaian hantaran kua ppas perubahan 2021 pada paripurna sebelumnya.

Sebagai pemerintah daerah, bupati sangat menghargai dan memaknai kesepakatan ini sebagai wujud sinergitas antara eksekutif dan legislatif.

BACA YUK:  Bupati Imron Berikan Bantuan untuk Anak Yatim dan Guru Ngaji

“Kesepakatan ini nantinya bakal menjadi dasar penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2021,” ujar Imron.

Bupati Cirebon mengatakan, perubahan anggaran yang dilakukan akan merujuk dengan pembangunan tahun selanjutnya. Sejumlah prioritas pembangunan yakni peningkatan akses kualitas pendidikan, perluasan jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dan kegiatan ekonomi.

Kemudian, pengembangan ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, industri perdagangan, dan pariwisata berbasis inovasi.

“Ada pula penanganan masyarakat miskin, perluasan kesempatan kerja yang berdaya saing, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan yang terakhir, hingga reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima,” kata Imron di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (24/9/2021).

BACA YUK:  Bersama TNI dan Warga, Bupati Imron Ikut Tanam Pohon dan Bersihkan Sungai Sigranala

Selain itu, kata Imron, diharapkan penyusunan APBD-Perubahan tahun 2021 bisa berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun 2021.

Dalam surat tersebut disebutkan, kepala daerah dan DPRD harus memperhatikan tenggat waktu pelaksanaan APBD Tahun 2021.

“Tahun 2021 kami juga tetap berfokus kepada pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya. (AC212)

Bagikan:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *