Selasa, 19 Oktober 2021

Bupati Imbau Masyarakat Kabupaten Cirebon Segera Buat Sertifikat Tanah

Populer

Talaga Langit Milik Ustad Ujang Busthomi Hadirkan Museum Dukun Santet

Cirebon,- Setelah sukses membuka wisata Bukit Cinta Anti Galau, kini Ustad Ujang Busthomi kembali membuka objek wisata Talaga Langit....

Jalan Tol Akses Bandara Kertajati Rampung 100%, Siap Dioperasikan

Majalengka,- Pembangunan jalan tol akses menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sudah rampung. Akses ini terhubung langsung dengan jalan...

Wagub Jabar Resmikan Wisata Talaga Langit Anti Galau

Cirebon,- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meresmikan Talaga Langit Wisata Anti Galau di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu,...

GH Kopi Cirebon Hadirkan Live Musik Jazz

Cirebon,- Setelah menghadirkan program Movie Night setiap Sabtu malam, kini GH Kopi Cirebon di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kedawung,...

BukuWarung dan Alfamart Bekali 11.000 UMKM dengan Keterampilan Pembukuan Digital

Jakarta,- BukuWarung memperluas jangkauan komitmennya untuk meningkatkan kapabilitas pelaku UMKM Indonesia. Kali ini, BukuWarung berkolaborasi dengan PT Sumber Alfaria...

Cirebon,- Pemerintah Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat di wilayahnya agar segera membuat sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat menghadiri peringatan 61 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Jumat (24/9/2021).

Menurut Imron, pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki program yang dinamakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Bahkan, Kabupaten Cirebon mendapatkan jatah 50 ribu bidang tanah.

Loading...

“Dari 50 ribu bidang tanah baru, 12 ribu lebih bidang tanah yang sudah memiliki dasar penerbitan sertifikat. Artinya, masih kurang banyak yang belum bersertifikat,” ujar Imron.

Imron berharap, masyarakat bisa memanfaatkan program PTSL dari pemerintahan ini. Sebab, dengan program ini biaya yang dikeluarkan tidaklah besar.

BACA YUK:  Baznas Kota Cirebon : Ada 25 Warung yang Dibantu Program Zmart

“Pembuatan sertifikat dengan adanya PTSL gratis, paling ada untuk biaya koordinasi dengan desa sebesar Rp 150 ribu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pertanahan Kabupaten Cirebon, Mokhamad mengatakan dari program PTSL yang ditargetkan 50 ribu bidang tanah sampai akhir ini hanya beberapa persen saja yang sudah melengkapi berkasnya.

“Untuk pengukurannya, baru 33 ribu bidang tanah dari 50 ribu bidang tanah. Artinya, masih ada 12 ribu bidang tanah yang belum dilakukan pengukuran. Tetapi saya targetkan bulan Oktober 2021 untuk pengukuran selesai,” katanya.

Sedangkan untuk di Kabupaten Cirebon mendapatkan jatah dari pemerintah pusat sebanyak 50 ribu bidang tanah untuk 33 desa.

“Untuk pengumpulan data yuridis sebagai dasar penerbitan sertifikat itu baru 12 ribu lebih, dari 50 ribu bidang tanah. Artinya, masih banyak sekali kekurangannya. Ini disebabkan  karena antusiasme masyarakat sangat rendah dengan program ini,” ungkapnya.

Mokhamad menjelaskan, dari target tersebut, dirinya sangat pesimistis angka 50 ribu bidang tanah tersertifikat di Kabupaten Cirebon tahun ini bisa tercapai.

BACA YUK:  Bupati Cirebon: Praktik Pungli Dinilai Merusak Sendi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

“Kalau saya amati dari pemerintah desanya yang kurang mendorong masyarakat untuk mendaftarkan program PTSL. Di samping itu, kita tidak bisa langsung sosialisasi ataupun melakukan penyuluhan secara masif karena masih pandemi Covid-19,” bebernya.

Ia pun mengungkapkan, di Kabupaten Cirebon masih ada 350 ribu bidang tanah yang belum terdaftar. Bahkan, Presiden Jokowi menargetkan tahun 2025 seluruh bidang tanah terdaftar.

“Ada 350 ribu bidang tanah yang belum terdaftar, yang sudah terdaftar baru 450 ribu bidang tanah di Kabupaten Cirebon,” jelasnya.

Selain itu, kata Mokhamad, Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah mempermudah masyarakat untuk ikut program PTSL ini. Bahkan, biaya BPHTB sudah ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sementara ada kewajiban dari masyarakat atau peserta PTSL ini untuk mengelurakan biaya dalam rangka persiapan sebelum didaftarkan ke BPN. Ada syarat yang harus dipenuhi seperti memasang pernyataan memakai materai dan masang patok untuk biaya koordinasi di desa masing-masing sebesar Rp 150 ribu.

“Biaya itu diperbolehkan karena sesuai Peraturan Bupati Cirebon No 2 Tahun 2021,” pungkasnya. (AC212)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Akselerasi Implementasi Kampus Merdeka, Tim Program Matching Fund UGJ Gelar Workshop

Cirebon,- Tim Program Matching Fund Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon menggelar kegiatan Workshop Teaching Factory Digital Marketing dan...

Horison Ultima Kertajati Siap Beroperasi Akhir Tahun 2021

Bekasi,- PT Metropolitan Land Tbk (Metland) melalui anak perusahaan PT Sumber Tata Lestari melanjutkan pembangunan Hotel Horison Ultima Kertajati yang berlokasi di jalan Kadipaten...

Kunjungan Masa Reses, Fitria Pamukasawati Dapat Aduan Infrastruktur

Cirebon,- Sambangi warga RW 14 Permata Harjamukti Utara, Kota Cirebon, Wakil Ketua DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, Fitria Pamungkaswati banyak mendapat aspirasi. Kegiatan tersebut...

Yayasan Wani Amal Cirebon Gelar Khitan Massal

Cirebon,- Sebanyak 30 anak mengikuti Khitan Massal 2021 yang digelar oleh Yayasan Wani Amal (YWA) Cirebon, Selasa (19/10/2021). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Yayasan...

More Articles Like This