Selasa, 7 Desember 2021

BPKN RI: Tindak Tegas Oknum Penjual Obat Terapi COVID-19 di Atas HET

Populer

Pria Asal Cirebon ini Sukses Menjadi Importir Ikan Koi

Cirebon,- Pehobi ikan koi asal Cirebon, Jawa Barat berhasil menjadi dealer koi import ternama di kancah dunia perkoian nusantara....

Geubrina Cafe Aceh, Kuliner Aceh Terlengkap di Kota Cirebon dan ini Promonya di Bulan Desember

Cirebon,- Aceh memiliki beragam kuliner yang khas untuk bisa dinikmati bagi para pecinta kuliner. Di Cirebon, terdapat kafe atau...

Kearifan Lokal Kerajinan Gerabah di Blok Posong Arjawinangun, Cirebon Terancam Hilang, Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Cirebon,- Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun terletak di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Secara kontur, letak permukaan tanah adalah datar...

Little Black Coffee and Tea Buka Cabang Baru, Hadirkan Konsep Collab Space

Cirebon,- Little Black Coffee and Tea kini melebarkan sayapnya dengan membuka cabang yang kedua untuk para pecinta kopi di...

Mengenal Metode ERACS yang Dijalankan Nagita Slavina, ini Penjelasan dr. Yasmin Dermawan

Cirebon,- Nagita Slavina baru saja melahirkan putra keduanya beberapa hari lalu dengan proses operasi sesar. Namun, setelah menjalani operasi...

Jakarta,- Pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk memastikan ketersediaan obat COVID-19 tercukupi. Namun di tengah situasi sulit seperti saat ini, ada saja oknum penjual obat yang menjual obat untuk terapi COVID-19 dengan harga selangit.

Pemerintah nampaknya harus lebih tegas dalam menindak oknum penjual obat-obatan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini agar tidak ada pihak-pihak yang menjadikan pandemi sebagai ladang untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya.

Untuk mengatur harga obat di pasaran agar tidak merugikan masyarakat, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) obat terapi COVID-19 melalui Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi COVID-19.

Loading...
BACA YUK:  Layanan Cirebon Siaga 112 Wakili Indonesia di Kompetisi ASEAN ICT Awards 2022

Anggota Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN-RI), Firman Turmantara menjelaskan penetapan standar harga dengan HET ini sangat diperlukan saat sebuah komoditas permintaannya meningkat. Dengan adanya peningkatan permintaan, maka harga akan lebih terkontrol karena adanya ketetapan HET tersebut.

“Penentuan standar harga ini wajib dilakukan pemerintah dalam rangka amanat konstitusi untuk melindungi rakyat,” ujarnya dalam keterangan yang diterima About Cirebon, Jumat (15/10/2021).

Pemerintah, kata Firman, sudah seharusnya hadir dengan berbagai ketetapan di saat terjadi gejolak harga. Setelah penetapan HET, permasalahan tak berhenti begitu saja.

Menurut Firman, meski sudah ada penetapan HET, pemerintah tetap harus melakukan pengawasan terhadap implementasi ketetapan HET itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 UUPK.

“Seperti pengawasan rutin dan pengawasan insidentil melalui beberapa sidak,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Firman menjelaskan, ketentuan yang dapat menjerat oknum pemain harga obat- obatan, diantaranya Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

BACA YUK:  Treatment Kecantikan Immoderma, Mau Cantik Maksimal Gak Perlu Mahal

“Dimana sanksinya berupa pidana paling lama 5 tahun. Atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. Selain itu ijin usahanya pun bisa dicabut,” jelas Firman.

Di samping itu, perbuatan pelaku usaha yang menaikan harga obat-obatan di saat pandemi ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi yang dapat dijerat dengan Undang-undang No. 7 drt. tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Senada dengan Firman, Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN-RI Johan Efendi menegaskan kelompok masyarakat yang memanfaatkan situasi dengan menimbun dan menaikan harga obat di pasaran untuk mengambil keuntungan yang besar dimasa pandemi ini harus mendapat sanksi hukum yang setimpal.

“Karena ini menyangkut keselamatan masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih tegas menangani masalah ini, agar kejadian serupa tidak terulang kembali”. Papar johan.

BPKN-RI sangat mengapresiasi upaya pemerintah dalam menetapkan batas harga atas ini sehingga mempermudah penegakan kebijakan secara merata. Upaya ini juga akan semakin mempermudah masyarakat menjangkau produk-produk Kesehatan.

“Kami mendukung penuh upaya Bareskrim bersama kejaksaan untuk jangan ragu-ragu menindak tegas orang-orang yang bermain-main menaikkan harga obat.” tutup Johan. (AC212)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Bersama Generasi Muda, ReSkills Ajak Berdayakan Masyarakat Melalui Charity Learning Festival 2.0

Jakarta,- ReSkills EdTech (ReSkills), sebuah startup global dari Malaysia dan juga platform edukasi yang menghubungkan calon pelajar dengan master...

Daftar Produk Brand Fladeo Sandal dan Sepatu Trendy untuk Wanita

Fashion sepatu dan sandal memang menjadi hal yang banyak dicari meskipun hanya digunakan sebagai alas kaki. Salah satunya brand Fladeo yang menjadi incaran bagi...

Anggaran Rumah Ambruk Habis, Dinsos Kota Cirebon Berikan Baper Stok

Cirebon,- Hujan deras dan angin kencang terjadi di Kota Cirebon pada Jumat (3/12) hingga Sabtu (4/12) dini hari mengakibatkan rumah ambruk karena tertimpa pohon...

Wakil Wali Kota Eti Bersyukur Peredaran Rokok Ilegal di Kota Cirebon Hampir Nihil

CIREBON – Peredaran Rokok Ilegal di Kota Cirebon hampir nihil. Ada beberapa faktor pendukungnya. Salah satunya adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menghindari rokok...

More Articles Like This