BPJPH dan Anggota Komisi VIII DPR RI Sosialisasikan Sertifikasi Halal Gratis Kepada Pelaku UMKM
Cirebon,- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) bersama Anggota Komisi VIII DPR RI , Hj. Selly Andriany Gantina menggelar Knowledge Sharing Layanan Sertifikasi Halal Self Declare.
Acara yang mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi 10 juta Produk Bersertifikat Halal ” ini berlangsung di salah satu hotel di Jalan Tuparev, Kabupaten Cirebon, Senin (17/10/2022). Kegiatan ini dihadiri para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Saya dengan BPJPH dalam rangka menyosialisasikan program Sehati (Sertifikat Halal Gratis) dari Kementerian Agama kepada pelaku UMKM yang di wilayah Ciayumajakuning, khususnya yang ada di wilayah Cirebon. Hari ini memang baru sebagian saja para pelaku UMKM yang nanti akan dikolaborasikan dengan pihak pemerintah Kota/Kabupaten Cirebon,” ujar Selly di sela-sela kegiatan.
Selly berharap dari kegiatan ini, pelaku usaha yang hadir bisa langsung mendaftarkan produk-produk mereka agar bisa mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. Pihaknya juga berterima kasih kepada BPJPH, karena memang syogyanya pelaku usaha di wilayah Ciayumajakuning harus sudah mendapatkan ilmu dan fasilitas dari negara yang berkaitan dengan sertifikasi halal.
“Selama ini mereka (pelaku usaha) tidak mengetahui secara masif tentang program dari pemerintah kaitan dengan sertifikasi halal yang digratiskan. Mudah-mudahan, para pendamping yang sudah di rekrut oleh BPJPH bisa melaksanakan tugasnya secara masif. Tentunya, pelaku usaha yang hadir bisa menjadi agen, untuk menginformasikan kepada pelaku usaha yang lain,” ungkapnya.
“Mungkin nanti, kita juga akan meminta kepada pemerintah Kota/Kabupaten Cirebon, pelaku usaha yang diluar dari kuliner. Karena banyak juga produk non kuliner yang harus disertifikasi halal,” sambungnya.
Terkait syarat-syarat yang diperlukan untuk sertifikasi halal, menurut Selly, kalau mengikuti reguler memang susah, namun untuk para pelaku UMKM sudah disediakan pendamping. Akan tetapi, karena informasi yang didapat telat dan belum diinfromasikan secara massal, seolah-olah untuk membuat sertifikasi halal itu sesuatu yang rumit.
“Saat ini program sertifikasi halal ada diranahnya Kementerian Agama yang menjadi leading sektor dari salah satu kementerian yang ditugaskan oleh Presiden untuk bisa memfasilitasi para pelaku UMKM dari 7 juta pelaku UMKM. Bukan hanya Kemenag, tapi ada Kementerian UMKM. Kemenag ditargetkan 2 juta pelaku UMKM dan hari ini baru sanggup satu juta secara bertahap,” katanya.
Di Jawa Barat, kata Selly, baru merekrutmen sekitar 3.600 pendamping, artinya setiap satu kecamatan ada satu pendamping untuk melakukan pendataan dan memfasilitasi pelaku UMKM. Self Declare ini lah, menurut Selly, yang harus disampaikan kepada para pelaku UMKM.
“Nanti, pelaku UMKM tinggal mengisi form-form yang sudah ditentukan. Memang, yang harus saya evaluasi dengan BPJPH adalah masalah waktu. Karena sesuai regulasi tidak sampai 90 hari proses penerbitan sertifikasi halal, harusnya 21 hari dan paling lama 30 hari. Tapi kenyataannya para pelaku baru bisa mendapatkan sertifikasi halal itu sekitar 80 hari, bahkan ada 120 hari,” bebernya.
“Saya sudah menemukan penyebabnya, kenapa waktu yang harusnya sebentar menjadi lama. Diketahui untuk fatwa MUI nya sendiri dipusatkan di MUI pusat untuk Self declare. Kenapa tidak didistribusikan saja ke Provinsi Provinsi atau kabupaten/kota. Ini yang menjadi bahan evaluasi kita,” tandasnya.
Selly berharap, BPJPH memperbaiki cara mempromosikan program Sehati ini kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia dengan mengendors tokoh-tokoh nasional atau artin nasional. Sehingga, para pelaku UMKM ini bisa masif mendaftarkan produk-produk mereka ke BPJPH atau Kementerian Agama.
Sementara itu, Muhammad Fitri, selaku Pengawas Internal BPJPH menambahkan Program Sehati merupakan program sertifikasi halal yang dibiayai oleh pemerintah. Tahun ini, lanjutnya, kuota yang disediakan sebesar 359.834 sertifikasi halal yang akan dikeluarkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
“kuota tahun ini untuk seluruh Indonesia disediakan 359.834 Sertifkasi halal gratis. Karena ini pembiayaan dari pemerintah, maka khusus segmen-segmen mikro dan kecil. Ini juga sebagai wujud negara hadir untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil,” ujarnya.
Untuk proses, kata Muhammad, mengacu pada prosedur, ketika dari pelaku sudah mengajukan akan dibantu verifikasi oleh pendamping halal. Kemudian diajukan kepada BPJPH dan selanjutnya dimintakan fatwa MUI.
“Begitu keluar fatwa MUI, maka BPJPH langsung menerbitkan sertifikasi halal. Ketika sudah sampai BPJPH hitungannya tidak sampai berhari-hari, paling butuh 1-2 hari sudah dikeluarkan sertifikasi halal,” jelasnya.
Jika pelaku UMKM sudah memiliki sertifikasi halal, tambah Muhammad, bisa meningkatkan penjualan, karena konsumen yakin produk yang dijual sudah halal dan memiliki sertifikasi halal. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah ketika melakukan kerjasama dengan pelaku usaha di luar negri harus menyertakan sertifikasi halal. (HSY)
