Bawaslu RI Sosialisasi Tatap Muka dengan Stakeholder dan Masyarakat di Cirebon
Cirebon, 23 November 2017,- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menggelar Sosialisasi Tatap Muka kepada stakeholder dan masyarakat pada pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2018 Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Ruang Adipura, Balaikota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (23/11/2017).
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI, Muhammad Afifudin mengatakan, kegiatan ini dalam rangka persiapan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.
“Cirebon dipilih untuk melaksanakan sosialisasi Bawaslu karena kita memang ingin sebanyak mungkin titik yang kita datangi untuk mensosialisasikan, tentunya tidak bisa bersamaan semuanya,” ujarnya.
Kata dia, program seperti ini adalah amanat dari Presiden RI, bagaimana masyarakat publik terlibat dalam proses-proses seperti ini. Menurut kita semua program ini baik, karena Pemilu itu milik semua orang.
“Pemilu itu bukan hanya milik KPU, bukan hanya milik partai, bukan hanya urusan Bawaslu dan juga bukan hanya urusan Pemerintah, tetapi kita semua,” bebernya.
Lanjut dia, tidak ada di negara lain lembaga pengawasan pemilu sekuat yang kita punya di Indonesia. Bawaslu dalam empat bulan terakhir setelah Undang-undang No. 7 diketuk, mempunyai kewenangan yang sangat besar.
“Kita punya fungsi pencegahan, fungsi ini dilakukan sebelum DPT, kemudian kita ada fungsi pengawasan, dan fungsi administratif peradilan yaitu memutuskan dan putusan-putusan dari pelanggaran administratif harus ditindaklanjuti,” jelasnya.
Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaran pemilu di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Wasikin Marzuki menambahkan, Pilkada Jawa Barat merupakan Pilkada terbesar di Indonesia. Karena, dengan 33 juta pemilih, hampir 20 persen dari jumlah pemilih se-Indonesia.
Kemudian, Wasikin menambahkan, biaya yang dikeluarkan dari APBD tingkat 1 mencapai 1,6 Triliyun untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Kalau ditambah dengan APBD dari 16 Kabupaten/Kota mencapai 1,4 Triliyun.
“Sehingga total pilkada serentak di Jawa Barat akan mengeluarkan dana anggaran kurang lebih 3 Triliyun. Ini merupakan anggaran terbesar di Indonesia, nomor 2 setelah Papua,” tandasnya. (AC212)
