Kamis, 2 Desember 2021

Bawaslu Kota Cirebon Himbau KPU Agar Instruksikan PPS Umumkan Sertifikat Hasil

Populer

Barisa Cafe Usung Konsep Pantai Lengkap dengan Pasirnya

Cirebon,- Jika kamu rindu dengan suasana pantai di Bali, kafe ini menghadirkan konsep dengan suasana pantai. Namanya Barisa Cafe,...

Geubrina Cafe Aceh, Kuliner Aceh Terlengkap di Kota Cirebon dan ini Promonya di Bulan Desember

Cirebon,- Aceh memiliki beragam kuliner yang khas untuk bisa dinikmati bagi para pecinta kuliner. Di Cirebon, terdapat kafe atau...

Catat Tanggalnya, TDA Cirebon Gandeng Lintas Institusi Gelar Pesta Wirausaha dan Vaksinasi

Cirebon,- Komunitas Tangan Di Atas (TDA) Cirebon bersama Polres Cirebon Kota, Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan komunitas lainnya akan...

Pengurus Ikatan Alumni UGJ Cirebon Periode 2021 – 2025 Resmi Dilantik

Cirebon,- Pengurus Ikatan Alumni (IKA) Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) periode 2021-2025 resmi dilantik. Pelantikan tersebut berlangsung di Ruang...

UMK Kota Cirebon Tahun 2022 Naik Sebesar Rp. 33 Ribu

Cirebon,- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon dan Dewan Pengupahan Kota (Depeko) telah menggelar rapat penetapan Upah Minimum Kota...

Cirebon,- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cirebon mengimbau KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Cirebon supaya menginstruksikan kepada jajaran PPS agar mengumumkan sertifikat hasil penghitungan suara.

Mohamad Joharudin, M.Pd, selaku Ketua Bawaslu Kota Cirebon mengatakan bahwa dengan mengumumkan sertifikat hasil agar masyarakat bisa mengetahui, karena itu diatur di dalam Undang-undang Pemilu.

“Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” ujarnya dalam siaran tertulis, Minggu (21/4/2019)

Loading...

Lanjut Joharudin, dalam Pasal 391, PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

BACA YUK:  Marquee Ride – Tour of Indonesia 2021 Diadakan dari 16 hingga 20 November 2021

“Bahkan ditegaskan di dalam UU Pemilu tersebut di dalam Pasal 508, setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” tegasnya.

Selain itu, kata Joharudin, diatur juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 dalam Pasal 61 ayat (1).

“Isinya, KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) Hari,” jelasnya.

“Selain itu juga diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum,” kata Joharudin.

BACA YUK:  Jalani Hidup Terbaikmu bersama Kesegaran Alami Greenfields

Dalam Pasal 5 huruf b, Joharudin menjelaskan bahwa Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap penyampaian hasil Penghitungan Suara di tingkat daerah kelurahan/desa dengan cara memastikan PPS mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

Dengan cara, menempelkan pada sarana pengumuman di daerah kelurahan/desa atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Berkaitan dengan itu kami Bawaslu Kota Cirebon mengimbau kepada KPU Kota Cirebon untuk memberikan instruksi kepada penyelenggara pemilu di tingkat bawah (PPS dan KPPS) untuk melaksanakan ketentuan peraturan tersebut,” tandasnya. (AC212)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Kunjungi Kabupaten Cirebon, Wakil Menteri Pertanian Ajak Petani Gunakan Mesin Pertanian Modern

Cirebon,- Bupati Cirebon Drs. H. Imron mendampingi Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qolbi dalam kunjungan kerja ke area persawahan...

Tidak Miliki Pita Cukai, Rokok Ilegal Rugikan Keuangan Negara

Cirebon, - Peredaran rokok ilegal harus terus dipersempit, bahkan dihilangkan. Pasalnya, selain lebih berbahaya terhadap kesehatan, rokok ilegal juga merugikan keuangan negara. Kepala Kantor Kantor...

Berbagai Komoditas Naik, Kota Cirebon Alami Inflasi Sebesar 0,42 Persen

Cirebon,- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat, pada November 2021 Kota Cirebon mengalami inflasi sebesar 0,42 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar...

Setiap PNS Baru di Kota Cirebon Wajib Menanam Satu Pohon

Cirebon,- Sebanyak 213 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melakukan pengambilan sumpah dan janji menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon....

More Articles Like This