Bank Indonesia Mendukung Penyaluran Kredit UMKM
Jakarta, 22 November 2017,- Rata-rata pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh bank di Asia memiliki rasio 11,6 persen terhadap GDP dan 18,7 persen terhadap total pembiayaan. Dibandingkan negara-negara di Asia, penyaluran kredit UMKM Indonesia tergolong rendah, yaitu 7,1 persen terhadap GDP.
[Baca ya : Indonesia Jadi Tuan Rumah Penyelenggara IMF – World Bank Annual Meetings 2018 di Bali]
Mengangkat tema “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Indonesia dan Penyaluran Kredit UMKM oleh Perbankan”, pembiayaan kepada UMKM masih belum menjadi target utama dalam penyaluran kredit perbankan di kebanyakan negara Asia, karena tingkat risiko yang tinggi.
“NPL kredit UMKM Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan negara Asia lainnya, misal Thailand dan Kamboja. Karena, itu perlu upaya khusus untuk mendorong intermediasi perbankan kepada UMKM,” ujar Direktur Pengembangan UMKM Bank Indonesia, Yunita Resmi Sari saat menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jendral, Sudirman, Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Kata Yunita, kontribusi usaha terhadap PDB didominasi oleh UMKM sebesar 57,6 persen. 99 persen unit bisnis merupakan UMKM dan menyerap kurang lebih 97 persen tenaga kerja Indonesia. Bahkan, berbagai kajian menunjukkan bahwa permodalan menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan UMKM.
“Ada lima faktor yang menghambat pertumbuhan UMKM yaitu Modal, Pemasaran, Bahan-bahan, BBM atau energi dan lainnya seperti listrik dan akses pasar,” bebernya.
Lanjut dia, keterkaitan Makroprudensial dan UMKM adalah pangsa kredit UMKM cenderung stabil terhadap total kredit perbankan kurang lebih 20 persen, demikian pula tren pertumbuhan kredit UMKM terus sejalan dengan pertumbuhan total kreditnya. Sehingga, pertumbuhan kredit UMKM juga relatif stabil meskipun pertumbuhan ekonomi melambat.
“Sebagai langkah Financial Development mendukung implementasi Makroprudensial, instrument makroprudensial bersifat price-baser, lebih efektif pada kondisi pasar sistem keuangan yang berkembang. Kemudian, kontribusi pembiayaan dari lembaga keuangnj terhadap PDB sebagai indikator perkembangan sistem keuangan suatu negara dan kebijakan minimum rasio kredit UMKM sebagai upaya meningkatkan financial development,” jelasnya.
Dalam rangka pengembangan UMKM, khususnya akses pembiayaan UMKM, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan yang mendukung penyaluran kredit UMKM. Dengan tujuan untuk meningkatkan penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM Bank Umum, sehingga Bank Umum dapat memberikan kredit atau pembiayaan UMKM secara langsung atau tidak langsung kepada UMKM, melalui kerja sama pola executing dan/atau pola channeling dan pembiayaan bersama (sindikasi).
Selain itu, berdasaran data kinerja penyaluran kredit UMKM Bank Indonesia per September 2017 mencatat, 71 dari 115 Bank Umum telah mencapai rasio kredit UMKM minimal 15 persen. Pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan III/2017 sedikit menurun dibandingkan akhir Desember 2016 dengan share 19,7 persen dari total kredit. Penurunan pertumbuhan terutama terjadi di sektor perdagangan dan konstruksi, sedangkansektor yang masih menunjukkan pertumbuhan adalah pertanian dan kehutanan, jasa kemasyarakatan, dan industri pengolahan.
Oleh karena itu, kata Yunita, pemenuhan kewajiban penyaluran kredit kepada UMKM harus menjadi komitmen seluruh stakeholder baik regulator, pemerintah, perbankan, maupun masyarakat. Kemudian, BI terus melakukan upaya untuk mendorong perbankan memenuhi pencapaian rasio kredit/pembiayaan UMKM melalui ketentuan insetif dan disinsentif, fasilitas, dan kerja sama dengan instansi.
“Maka BI harus melakukan pengembangan UMKM unggulan dengan pendekatan ekonomi lokal untuk menciptakan sumber aktivitas ekonomi baru secara berkelanjutan di daerah dan juga pengembangan klaster dalam mendukung pengendalian inflasi,” pungkasnya. (AC212)
