Sabtu, 24 Oktober 2020

6.194 KPM PKH di Kabupaten Cirebon Mengundurkan Diri

Populer

39 Nakes Positif Covid-19, Layanan di RSD Gunung Jati Tutup Selama 6 Hari

Cirebon,- Rumah Sakis Daerah (RSD) Gunung Jati Cirebon kembali menutup sementara pelayanan mulai tanggal 22 sampai 27 Oktober 2020. Sebelumnya,...

Bupati Cirebon Bolehkan Belajar Tatap Muka Bagi Kecamatan Zona Hijau

Cirebon,- Beberapa sekolah di Kabupaten Cirebon mulai memberlakukan belajar tatap muka. Bupati Cirebon, Drs. H. Imron meminta tetap menjaga...

Nakes RSD Gunung Jati Positif Covid-19, Ini Penjelasan Rumah Sakit

Cirebon,- Pihak Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati Kota Cirebon memberikan penjelasan terkait penutupan sementara sejumlah pelayanan. Penutupan sementara untuk...

Indonesia Fortuner Community Gelar Bakti Sosial di Objek Wisata Telaga Biru

Kuningan,- Indonesia Fortuner Community (IFC) menggelar bakti sosial dengan memberikan bantuan sembako untuk warga Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan Kabupaten...

Siswa MANU Putra Buntet Cirebon Lolos Parlemen Remaja DPR RI

Cirebon,- Siswa kelas XII Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MANU) Putra Buntet Pesantren Cirebon, Alif Luqman Jayadi (18) lolos menjadi...

Cirebon,- Sebanyak 6.194 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Cirebon mengundurkan diri dari kepersertaan bansos PKH selama tahun 2020.

Banyaknya penerima PKH yang mengundurkan diri di Kabupaten Cirebon, dikarenakan adanya peningkatan kemampuan keluarga dan pola pikir dari masyarakat yang sudah berubah.

Bupati Cirebon Drs H Imron, M.Ag mengatakan perubahan mekanisme pencairan bansos PKH dari tunai menjadi nontunai juga sebagai penyebab perubahan pola pikir KPM PKH. Karena dengan menggunakan mekanisme tersebut, masyarakat menjadi faham mengenai perbankan.

Loading...

“Karena menggunakan system perbankan, masyarakat jadinya bisa menabung,” ujar Imron, saat menghadiri acara Graduasi KPM dan Rekonsiliasi Nasional PKH di Aston Cirebon Hotel, Kamis 17 September 2020.

BACA YUK:  Masyarakat Kabupaten Cirebon Dapat Bantuan Zakat Rp 2,7 Milyar

Di kabupaten Cirebon sendiri, lanjut Imron, keberadaan PKH dimulai sejak tahun 2007 dengan jumlah KPM sebanyak 8.224. Pada perkembangannya, jumlah KPM PKH hingga saat ini telah mencapai 102.465 penerima.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menuturkan Kementerian Sosial mencatat sebanyak 711.126 atau 71,1 persen keluarga penerima manfaat (KPM) mengundurkan diri dari penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dimasa pandemi covid 19 hingga bulan Agustus tahun 2020.

KPM yang mengundurkan diri dan mengembalikan kartu keluarga sejahtera (KKS) karena berbagai alasan, diantaranya yaitu, karena telah membaiknya perekonomian mereka, setelah mendapatkan bantuan dari program PKH.

“Dari laporan yang saya terima hingga Agustus kemarin sebanyak 711.126 atau 71,1 persen dari target 1 juta KPM telah mengembalikan kartu KKS karena sudah mampu secara ekonomi,” jelas Mensos.

Banyaknya KPM yang mengundurkan diri, dikatakan Juliari berkat kerja keras pendamping sosial PKH. Untuk itu, ia optimis target graudasi sebanyak 1 juta KPM pada tahun ini dapat terlampaui.

BACA YUK:  Walikota Cirebon: Pembatasan Aktivitas Upaya Menekan Penyebaran Covid-19

“Ini tak lepas dari kerjasama semua pihak terutama pendamping sosial PKH yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada KPM. Mereka sebagai ujung tombak dari keberhasilan program ini,” tambahnya.

Juliari menjelaskan mereka yang telah mengundurkan diri akan diisi oleh keluarga miskin lainnya yang belum mendapatkan bansos PKH. Oleh karena itu, PKH menjadi program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

“Sebagai ujung tombak program pengentasan kemiskinan pemerintah terus mempertahankan jumlah penerimanya yaitu sebanyak 10 juta keluarga,” paparnya.

Sementara, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriani Gantina mengatakan bahwa sosialisasi terkait pemahaman graduasi PKM PKH ini, perlu lebih gencar lagi dilakukan.

Karena menurutnya, hal ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Menurut Selly, banyak masyarakat yang menganggap, bahwa graduasi adalah dikeluarkan secara sepihak dari program.

“Padahal, bagi yang graduasi juga, tetap diberikan pendampingan oleh pemerintah,” ujar Selly.

Kesadaran terkait graduasi program ini, kata Selly, perlu ditingkatkan agar penerima program PKH yang sudah sejahtera, bisa bergantian dengan warga lainnya yang layak menerima program PKH. (AC212)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Warga Cirebon Budidaya Ikan Cupang Hingga Dijual ke Luar Negeri

Cirebon,- Budidaya ikan cupang kini semakin diminati di Indonesia. Pasalnya, bisnis ikan cupang ini sangat menjanjikan omset hingga ratusan...

Libur Panjang Maulid Nabi, 53 Perjalanan KA Jarak Jauh Melintas di Daop 3 Cirebon

Cirebon,- PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan mengoperasikan sebanyak 53 perjalanan kereta api jarak jauh pada libur cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW pekan...

Di Balik Profesi Sebagai Dokter Kandungan, dr. Yasmin Dermawan Punya Hobi Menantang

Cirebon,- Dikenal sebagai dokter spesialis kandung atau dokter Obgyn di Kota Cirebon, dr. Yasmin Dermawan, SpOG mempunyai tanggung jawab besar dalam menangani ibu hamil. Tak...

Bupati Cirebon Bolehkan Belajar Tatap Muka Bagi Kecamatan Zona Hijau

Cirebon,- Beberapa sekolah di Kabupaten Cirebon mulai memberlakukan belajar tatap muka. Bupati Cirebon, Drs. H. Imron meminta tetap menjaga protokol kesehatan Covid-19. Menurut Imron, untuk...

More Articles Like This