6.194 KPM PKH di Kabupaten Cirebon Mengundurkan Diri

Cirebon,- Sebanyak 6.194 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Cirebon mengundurkan diri dari kepersertaan bansos PKH selama tahun 2020.

Banyaknya penerima PKH yang mengundurkan diri di Kabupaten Cirebon, dikarenakan adanya peningkatan kemampuan keluarga dan pola pikir dari masyarakat yang sudah berubah.

Bupati Cirebon Drs H Imron, M.Ag mengatakan perubahan mekanisme pencairan bansos PKH dari tunai menjadi nontunai juga sebagai penyebab perubahan pola pikir KPM PKH. Karena dengan menggunakan mekanisme tersebut, masyarakat menjadi faham mengenai perbankan.

“Karena menggunakan system perbankan, masyarakat jadinya bisa menabung,” ujar Imron, saat menghadiri acara Graduasi KPM dan Rekonsiliasi Nasional PKH di Aston Cirebon Hotel, Kamis 17 September 2020.

BACA YUK:  Butuh Kolaboraksi Semua Pihak Dorong Kurban Tanpa Kantong Plastik

Di kabupaten Cirebon sendiri, lanjut Imron, keberadaan PKH dimulai sejak tahun 2007 dengan jumlah KPM sebanyak 8.224. Pada perkembangannya, jumlah KPM PKH hingga saat ini telah mencapai 102.465 penerima.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menuturkan Kementerian Sosial mencatat sebanyak 711.126 atau 71,1 persen keluarga penerima manfaat (KPM) mengundurkan diri dari penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dimasa pandemi covid 19 hingga bulan Agustus tahun 2020.

KPM yang mengundurkan diri dan mengembalikan kartu keluarga sejahtera (KKS) karena berbagai alasan, diantaranya yaitu, karena telah membaiknya perekonomian mereka, setelah mendapatkan bantuan dari program PKH.

“Dari laporan yang saya terima hingga Agustus kemarin sebanyak 711.126 atau 71,1 persen dari target 1 juta KPM telah mengembalikan kartu KKS karena sudah mampu secara ekonomi,” jelas Mensos.

BACA YUK:  Tingkatkan Kapasitas Jurnalistik, Diskominfo Kabupaten Cirebon dan BI Cirebon Gelar Bimtek dan Capacity Building

Banyaknya KPM yang mengundurkan diri, dikatakan Juliari berkat kerja keras pendamping sosial PKH. Untuk itu, ia optimis target graudasi sebanyak 1 juta KPM pada tahun ini dapat terlampaui.

“Ini tak lepas dari kerjasama semua pihak terutama pendamping sosial PKH yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada KPM. Mereka sebagai ujung tombak dari keberhasilan program ini,” tambahnya.

Juliari menjelaskan mereka yang telah mengundurkan diri akan diisi oleh keluarga miskin lainnya yang belum mendapatkan bansos PKH. Oleh karena itu, PKH menjadi program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

BACA YUK:  Gelar Operasi Pasar Murah, Pemkab Cirebon Jual 8.000 Liter Minyak Goreng Curah

“Sebagai ujung tombak program pengentasan kemiskinan pemerintah terus mempertahankan jumlah penerimanya yaitu sebanyak 10 juta keluarga,” paparnya.

Sementara, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriani Gantina mengatakan bahwa sosialisasi terkait pemahaman graduasi PKM PKH ini, perlu lebih gencar lagi dilakukan.

Karena menurutnya, hal ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Menurut Selly, banyak masyarakat yang menganggap, bahwa graduasi adalah dikeluarkan secara sepihak dari program.

“Padahal, bagi yang graduasi juga, tetap diberikan pendampingan oleh pemerintah,” ujar Selly.

Kesadaran terkait graduasi program ini, kata Selly, perlu ditingkatkan agar penerima program PKH yang sudah sejahtera, bisa bergantian dengan warga lainnya yang layak menerima program PKH. (AC212)

(Dilihat: 26 pengunjung)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.