105 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dilantik Wali Kota Cirebon
Cirebon,- Sebanyak 105 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Cirebon dilantik Walikota Cirebon, Drs. Nashrudin Azis. Pelantikan tersebut berlangsung di halaman Balaikota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Senin (21/2/2022).
105 orang PPPK yang baru dilantik tersebut merupakan tenaga pendidikan di Kota Cirebon. Sebelumnya, mereka merupakan tenaga honorer yang mengikuti seleksi menjadi PPPK.
“Pelantikan PPPK ini merupakan program yang sudah dirintis dan dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon dalam rangka memberikan kesempatan kepada para honorer di sekolah. Mereka sudah mengabdi di masyarakat, sekarang mereka mengabdi melalui jalur PPPK,” ujar Azis.
Azis menjelaskan, PPPK yang dilantik telah melalui serangkaian proses seleksi sejak 2021 lalu. Diakuinya, kebutuhan pegawai di lingkungan Pemda Kota Cirebon terbilang banyak.
“Tapi kita juga menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dalam menentukan kuota rekrutmen PPPK. Meskipun memang kebutuhannya banyak,” katanya.
Jangan sampai, kata Azis, rekrutmen PPPK dengan jumlah banyak, tapi justru APBD tidak bisa mencukupi pembiayaan gaji mereka.
“Makanya kita dahulukan yang prioritas untuk dilantik, yaitu mereka yang sudah terdaftar di Dapodik (Daftar Pokok Pendidikan),” tuturnya.
Pemda Kota Cirebon juga berencana akan menambah pegawai melalui jalur PPPK kembali, tetapi tidak hanya tenaga pendidik, melainkan untuk perangkat daerah lainnya.
“Tapi tetap orientasi kita adalah seberapa kemampuan APBD dalam membayar gaji mereka,” bebernya.
Azis berpesan kepada seluruh PPPK yang dilantik agar bisa bersyukur atas capaian status kepegawaian yang didapat. Cara bersyukur yang terpenting ialah dengan menunjukkan kinerja terbaik.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Dra. Sri Lakshmi Stanyawati mengatakan kebutuhan pegawai sebanyak 138 orang. Pada tahap I sudah tercukupi 105 orang. Selebihnya akan direkrut melalui tahap II dan III.
“Tahap II nanti 26 orang dan tahap III hanya tujuh orang. Kalau tahap II tinggal menunggu persetujuan dari BKN. Kalau tahap III menunggu seleksi dari pemerintah pusat,” katanya. (AC212)
